Home | Looking for something? Sign In | New here? Sign Up | Log out

Menilik Kredibilitas KPR sebagai penganggungjawab Pelaksana Pesta demokrasi FPIK.

KPR (Komisi Pemilihan Raya) merupakan panitia penyelenggara pemilihan yang dilakukan serentak se-Universitas Diponegor pada tanggal 14 Desember 2010. KPR itu sendiri merupakan kepanitiaan yang diangkat langsung Oleh Presiden BEM FPIK 2010 (Saudara Panca) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan Pemilihan Raya baik tingkat Fakultas maupun pemilihan tingkat Universitas.

Selama priode tiga tahun terakhir ini, ada beberapa catatan menarik yang membuat semakin dinamiknya proses demokrasa serta sistem demokrasi yang berjalan dilingkungan BEM FPIK. Sebagai penanggungjawab pelaksaan pesta demokrasi semestinya KPR dibentuk dari kalangan Independen yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan kelompok tertentu sehingga kekonsistenan serta kenetralan KPR bisa terjaga. Namun, selama priode ini KPR cenderung dibentuk dari dan oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan tentu ada maksud lain disamping sebagai bukti untuk memperlihatkan eksistensi suatu kelompok dihadapan mahasiswa Kelautan dan perikanan.

Bak ketika bangsa indonesia masih mencari jatinya, dipimpin oleh sebuah rejim yang dinamakan orde baru. Waktu itu pesta demokrasi rakyat hanyalah ajang rekayasa terhadap pemenuhan keadilan yang tidak hakiki oleh pemimpin yang berkuasa. Untuk dapat mengalahkan lawan politiknya tidak jarang penguasa berusaha menyetir bahkan mendikte panitia penyelnggara pesta demokrasi (Komisi Pemilihan Umum), serta menakut-nakuti hak rakyat dengan cara mengasingkan, membelenggu, serta dengan mengiming-iming hukuman.

Diantara sekian banyak keironisan pelaksanaan pesta demokrasi FPIK adalah dalam penyusunan serta penyelenggaraan Pemilihan Raya. Penyusunan KPR saat ini dipilah oleh dan dari pihak yang memiliki kedekatan langsung dengan kelompok yang selama ini berkuasa. Walaupun ada bantahan sebagai nilai profesional, namun citra serta simbol yang melekat pada masing-masing anggota KPR telah memperlihatkan adanya kepentingan tersendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa tahapan pelaksanaan pemilihan yang dirasa terlalu dipaksakan sebagai akibat dari efek semakin kronisnya pemisahan/penyekatan kelompok-kelompok yang selama ini berada di lingkungan kampus Kelautan dan Perikanan (antara si penguasa dan yang dikuasa) serta kelompok yang selama ini memandang sebelah mata keberadaan BEM FPIK dengan keacuhannya.

Ada beberapa fakta yang menunjukan adalanya sistem yang tidak benar terharap pelaksanaan demokrasi di lingkungan FPIK. Sebagai salah satu yang dicalonkan menjadi Wakil presiden BEM FPIK telah melalui beberapa tahap sarat dan proses administrasi serta tahapan-tapahan pelaksanaan pemilihan. Kejanggalan terjadi mulai dari tahap pemenuhan persaratan pencalonan hanya dijadikan sebagai suatu formalitas semata. Tidak jarang banyak arsip yang seharusnya ditandatangani masih bisa diwakilkan (bahkan dibuatkan) dengan alasan ketidak hadiran yang tidak jelas.

Fakta lainnya adalah tidak adanya keseriusan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Terlihat dari ketidak hadiran pasangan yang dicalonkan/mencalonkan pada beberapa tahapan pemilihan raya. Diantaranya pada saat menetapan serta pengambilan no urut pasangan Capres dan Cawapres yang hanya dihadiri oleh Cawapres yang sekarang dari no 1 dan 3 sementara capres dari masing-masing yang mencalonkan tidak hadir bahkan dari no urut 2 semua diwakilkan oleh pengurus partai. Ketidak-sungguhan terakhir adalah ketika tahapan debat kandidat yang hanya dihadiri oleh dua pasangan Capren dan Cawapres dari no urut 1 dan 2 sementara pasangan dari no urut 3 tidak bisa hadir dengan pemberitahuan serta alasan yang kurang jelas.

Kondisi inilah yang harusnya disadari oleh semua civitas akademik di lingkungan FPIK. Pesta demokrasi merupakan suatu pembelajaran yang hakiki terhadap pembentukan karakter penerus bangsa yang berdedikasi terhadap lingkungan masyarakat sekitar lebih jauhnya terhadap Nusa dan Bangsa. Pemilihan raya jangan dijadikan ajang kontes pencitraan eksistensi suatu kelompok yang sudah terlihat begituh banyak ditunggangi oleh kepentingana partai politik nasional.

Butuh sosok yang benar-benar menjungjung tinggi nilai persamaan hak serta mampu mewakili dan mewadahi dari sekian banyak kepentingan kelompok yang tumbuh dilingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Serta sosok yang tidak memiliki indentitas khusus dari suatu kelompok. Disamping itu pula perlu adanya perbaikan sistem menejerial pengembangan BEM FPIK yang berdasarkan kepada kepedulian terhadap kepentingan mahasiswa.

Sistem yang ideal dijalankan dan sangat mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan sistem kepeminpinan “dari Hilir ke Hulu”. Dimana pemimpin secara langsung berperan aktif bersama mahasiswa membangun FPIK, diantaranya dengan cara melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok organisasi mahasisa (UKK dan HMJ) sebagai bagian otonom dalam pelaksanaan program kerja yang akan BEM gulirkan. sehingga dengan melibatkan organisasi mahasiswa ini akan terbentuk eksistensi dari masing-masing UKK serta akan tumbuh nilai kepedulian terhadap BEM FPIK itu sendiri. Alasan lain dari pengikutsertakan UKK-HMJ adalah karena selama ini UKK dan HMJ telah membentuk serta mewakili dan mewadahi keberagaman kelompok-kelompok mahasiswa.

Ditulis Oleh : Agus Nurul Komarudin
                    agusnurul.blogspot.com

0 komentar: