Sumber

Rumah merupakan kebutuham pokok bagi kita. Namun, untuk mewujudkan kebutuhan ini tidak lah mudah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kebutuhan inti ini, yakni dengan membangun sendiri, membeli cash, atau melalui KPR.

Saya sendiri dengan berbagai pertimbangan dan modal yang paspasan memutuskan melalui KPR BTN Syariah.

Lalu, ada hal menaik yang terus saya cermati terkait pemenuhun kebutuhan rumah ini di DKI. Mulai dari masa kampanye sampai sekarang saya mencoba mempelajari terkait kepemilikan rumah dengan skema DP 0 Rupiah.

Setalah saya pelajari dari situs jakartamajubersama.com ada beberapa point terkait program ini, yang harus penjadi pertimbangan:
1. Program ini untuk kelas menengah kebawah dengan batas pendapatan maksimal 7jt.
2. Dp 0 Rupiah, artinya DP yang biasa 15% harus kita sediakan sebelum akad, akan ditalangi oleh Pemda DKI dan harus diganti oleh pembeli dengan dimasukan ke skema cicilan
3. Asumsi bunga 5% (pertahun), dan
4. Harga untuk tipe 36 = 320.000.000, tipe 21 = 185.000.000 (sumber: kompas.com)
5. Sertifikat kepemikan hanya SHG (sertifikat Hak Guna) bukan Sertifikat Hak Milik (SHM). Namun dapat diperpankang (sumber: detikcom).

Lima point diatas cukup membuat saya berpikir dua kali. saya mencoba mensimulasiakan, berikut hasinya :

Dari asumsi di atas dapat dikatakan bahwa program ini hanya bisa didapatkan oleh masyarakat menengah dengan penghasilan antara 4-7Jt sehingga mengoreksi point 1 (untuk menengah kebawah).

Saya coba mempelajari dari berbagai sumber apakah program ini dapat diikuti dengan penghasilan sesesuai UMR?, berikut asumsi yang hampir mendekati :  https://seword.com//politik/kredit-dp-0-rupiah-untuk-yang-berpenghasilan-di-bawah-7-juta-ini-hitungannya, hasilnya sama, ada kemungkinan tidak bisa.

Sementara data yang ditampilkan di jakartamajubersama.com bahwa 49% warga tidak memiliki hunian tetap (milik sendiri) dan 40%nya adalah masyarakat miskin. Pengantar data ini tidak sesuai dengan asumsi hasil perhitungan skema kepemilikan rimah DP 0 Rupiah. Karena program ini hanya bisa dinikmati oleh masyarakat menengah (buka menengah kebawah) dengan penghasilan mak 7jt. Itupun apabila belum meliliki cicilan lain seperti cicilan motor.

Ini baru asumsi, sesuai pemberitaan. Semoga ada revisi kebijakan agar yang menikmati program ini benar-benar masyarakat yang tidak mampu.

Apabila tidak ada revisi kebijakan, malah seperti pemberikaan berikut : https://m.detik.com/finance/properti/d-3467311/gaji-rp-7-juta-dapat-dp-rp-0-bagaimana-yang-bergaji-ump, penting bagi kita untuk benar-benar mencermati program-program yang disodorkan calon pemimpin kita. Jangan sampai kita terbuai oleh program yang dijual saat masa kampanye.