NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Saya yakin, apabila kedua organisasi ini ikut langsung dalam proses politik praktis, tentu akan banyak kecaman dari masyarakat.

Bagi saya kalaupun ada anggotanya yang ingin berpolitik, sah sah saja, boleh boleh saja. Asal tidak secara organisasinya.

Begitupun dengan beberpa kali pernyataan presidum 212, entah kenapa. Ketika gerakan keagamaan ini terlihat ingin berpolitik praktis, ko sangat disayangkan yaa. Sayang dengan nilai murni bela agamanya akan turun dan semakin memperlihatkan bahwa tujuan gerakan sebelumnya adalah untuk memenangkan salahsatu calon.

Apabila membaca pemberitaanya terkait pemilu serentak 2018 ini, presidium 212 terlihat ingin berpolitik praktis lewat tiga partai, yang diharapkan berkoalisi abadi.

Padahal sejak era demokrasi, mungkin sejak pemilu pertama (karena baru ikut/melek politik dari tahun 2004) politik itu tidak ada yang abadi. Sehingga keinginan menjadikan PAN, PKS, Gerindra berkolisi abadi akan sulit diwujudkan. Karena kepetingan partai di setiap tahun, di setiap daerah akan berbeda. Apalagi berharap ketiga partai ini akan mengusung calon yang direkomendasikan, yakin tidak akan terwujud.

Sudah jelas kepentingan partai itu adalah memastikan calon kepala daerah yang diusunya menang, yang secara langsung atau tidak langsung akan menjadi mesin partai di daerahnya untuk pemilihan presiden.

Walapun sebetulnya keterpilihan calon itu tidak mutlak dipengaruhi oleh partai pengusungnya tetapi ditentukan oleh sosok calonnya. Karena sistem pemilu kita sudah langsung, tidak lagi menggunakan sistem keterwakilan partai.

Sehingga apabila calon yang direkomendasikan presidium 212 tidak memiliki nilai jual menang maka ada kemungkinan, bahkan pasti tidak akan diusung apalagi diusung secara koalisi permanen.

Seperti Lanyala, yang katanya salah satu yang direkomendiasikan. saya yakin nilai jual keterpilihan Lanyala jauh di bawah Gus Ipul, Khofifah, atau Risma. Makanya Gerinda untuk menandingi tiga nama ini berusaha merayu Yani Wahid untuk dicalonkan dan bukan Lanyala. Karena Yeni Wahid memiliki nilai jual sama dengan Khofifah dan akan menjadi poros keempat (seandainya risama mau diusung PDIP). Namun seperti yang kita tahu Yeni Wahid menolak.

Kekecewaan Lanyala tentu beralasan, karena modal yang sudah dikeluarkan untuk biaya prapemilu (media promosi) tidak terbalas SK rekomendasi Calgub Jatim.

Terkait pernyataan tidak akan memilih calon yang berkoalisi dengan partai yang pernah mengusuh "penista" agama. Saya ko cekikikan yaa..

Bagai mana apabaila partai itu berkoalisi dan memunculkan calon yang memiliki track record baik, seagama lagi?. Masa kita akan menolaknya??

Bagi saya, apapun partainya. Asalkan calonnya itu memiliki track record baik. Kenapa tidak untuk dipilih. Kalaupun seandainya di daerah tidak ada sama sekali calon yang sesuai. Bisa ko lewat calon independen.

Maka jangan berharap parpol itu teman abadi..😂